littleashes-themovie.com – PT Pertamina (Persero) telah menyatakan apresiasi terhadap dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan, yang telah melakukan percepatan dalam pembayaran dana kompensasi untuk Bahan Bakar Minyak (BBM). Pembayaran ini, yang mencapai total Rp 43,52 triliun termasuk pajak, atau Rp 39,20 triliun tanpa pajak, adalah untuk menutupi kekurangan penerimaan dari penetapan harga jual eceran untuk jenis BBM tertentu seperti Minyak Solar dan Bensin RON 90 atau Pertalite untuk periode tahun 2023.
Detail Pembayaran dan Peran Lembaga Pemerintah
Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, menjelaskan bahwa nilai kompensasi ini telah direviu dan disetujui oleh Inspektorat Kementerian Keuangan RI (Itjen Kemenkeu) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, telah menuntaskan pembayaran kompensasi BBM untuk tahun 2023, memberikan dukungan signifikan kepada operasional Pertamina.
Penghargaan Pertamina Atas Dukungan Pemerintah
“Kami sangat menghargai dan berterima kasih atas dukungan dari Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian ESDM yang telah mempercepat pembayaran dana kompensasi ini,” ujar Nicke. Menurutnya, dana tersebut sudah masuk ke kas perseroan dan membantu dalam menjaga keberlangsungan layanan operasional BBM bersubsidi dan memperbaiki rasio-rasio keuangan perusahaan.
Upaya Pertamina dalam Menjaga Distribusi BBM
Nicke juga memuji upaya pemerintah dalam melindungi daya beli masyarakat dengan menyediakan BBM Bersubsidi. Ia menekankan pentingnya konsumsi BBM yang bijak dan mengajak masyarakat untuk beralih ke BBM yang lebih ramah lingkungan. Di tengah tantangan geopolitik global dan tekanan terhadap mata uang rupiah, penggunaan dan penyaluran BBM yang tepat sasaran menjadi kritikal dalam membantu pemerintah mengelola devisa dan anggaran negara.
Teknologi dan Digitalisasi di SPBU Pertamina
Pertamina telah menggunakan teknologi informasi untuk memantau pembelian BBM Bersubsidi di SPBU secara real time. Sistem ini mengirimkan sinyal peringatan jika terjadi transaksi tidak wajar, seperti pengisian lebih dari 200 liter Solar untuk satu kendaraan, dan memonitor kendaraan yang tidak terdaftar. Sejak implementasi sistem ini, Pertamina berhasil mengurangi risiko penyalahgunaan BBM bersubsidi senilai US$ 281 juta.
Nicke menambahkan, sebanyak 82% dari lebih dari 8000 SPBU Pertamina telah terkoneksi secara nasional melalui digitalisasi, memungkinkan monitoring dan pengawasan yang lebih efektif atas penyaluran BBM bersubsidi. Pertamina juga meningkatkan kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum untuk meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap penyalahgunaan BBM.
Pengendalian dan Realisasi Penyaluran BBM
Pada tahun 2023, Pertamina berhasil mengendalikan penyaluran JBT Minyak Solar dan JBKP Pertalite sehingga realisasi penyalurannya berada di bawah kuota yang ditetapkan Pemerintah. Ini menunjukkan komitmen Pertamina dalam menjalankan Program Subsidi Tepat yang bertujuan untuk mengidentifikasi konsumen yang berhak dan memonitor konsumsi BBM secara efektif.
Dengan langkah-langkah ini, Pertamina berupaya terus mendukung kebijakan pemerintah dan menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui pengelolaan sumber daya energi yang efisien dan bertanggung jawab.