littleashes-themovie.com – Pada Jumat pagi, 14 Februari 2025, Kantor Sekretariat DPRD Bengkulu Utara digeledah oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bengkulu Utara. Penggeledahan ini dilakukan oleh tim satuan khusus pemberantasan korupsi Kejari BU dan dipimpin langsung oleh Kepala Kejari BU, Ristu Darmawan SH MH. Penggeledahan ini menarik perhatian publik dan media karena diduga terkait dengan dugaan korupsi yang melibatkan anggaran perjalanan dinas fiktif.
Penggeledahan ini merupakan bagian dari penyelidikan atas dugaan penyimpangan anggaran perjalanan dinas fiktif yang ditemukan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2024 atas pelaksanaan anggaran tahun 2023. Dugaan ini mencuat setelah BPK menemukan adanya indikasi penyimpangan yang signifikan dalam penggunaan anggaran perjalanan dinas di DPRD Bengkulu Utara.
Kepala Kejari BU, Ristu Darmawan, menjelaskan bahwa penggeledahan dilakukan untuk mencari dokumen atau barang yang berkaitan dengan kegiatan perjalanan dinas yang diduga terindikasi adanya tindak pidana korupsi. Penggeledahan ini bertujuan untuk melengkapi dokumen yang dapat memenuhi unsur yang mengarah ke tindakan pidana korupsi.
Tim satuan khusus pemberantasan korupsi Kejari BU langsung menggeledah ruangan administrasi yang ada di kantor DPRD BU. Penggeledahan ini dilakukan secara intensif dan melibatkan sejumlah personel untuk memastikan bahwa semua dokumen yang relevan dapat ditemukan dan disita.
Dari hasil penggeledahan, tim Kejari berhasil menyita sejumlah dokumen yang sangat penting untuk penyidikan lebih lanjut. Dokumen-dokumen ini diyakini akan memberikan petunjuk lebih lanjut mengenai dugaan korupsi yang terjadi. Penggeledahan ini juga menunjukkan komitmen Kejari BU dalam memberantas korupsi, khususnya yang terkait dengan penggunaan anggaran publik.
Penggeledahan ini menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat dan pihak terkait. Beberapa pihak menyambut baik langkah Kejari BU dalam mengungkap dugaan korupsi, sementara beberapa pihak lain menunggu hasil lebih lanjut dari penyidikan yang dilakukan. Kerugian yang ditaksir mencapai 5,6 miliar rupiah ini menjadi perhatian serius, mengingat dampaknya terhadap pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan publik.
Penggeledahan Kantor Sekretariat DPRD Bengkulu Utara oleh Kejari BU adalah langkah penting dalam upaya mengungkap dugaan korupsi yang melibatkan anggaran perjalanan dinas fiktif. Dengan penyitaan dokumen yang relevan, diharapkan penyidikan dapat berjalan lebih lancar dan memberikan keadilan bagi masyarakat Bengkulu Utara. Langkah ini juga menunjukkan komitmen Kejari BU dalam memberantas korupsi dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.